2025, Indonesia dipenuhi dengan berita-berita yang menggelegar. Satu di antara banyak berita menggelegar tersebut datang dari pemerintahan kita yang dipimpin oleh Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Ya, melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Presiden menerbitkan sebuah langkah yang cukup berani, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran belanja, untuk APBN dan juga APBD.
Didapatkan dari penjelasan Fakultas Ekonomi Unesa, pos-pos belanja dikurangi hingga mencapai persentase 90%. INPRES ini diharapkan mampu mengurangi pemborosan dan utang yang tidak perlu. Menjaga stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan kepercayaan investor, kesejahteraan masyarakat dan lain-lain.
Kebijakan ini jelas memiliki dampak yang signifikan untuk berbagai kementerian dan lembaga. Sistem kerja fleksibel atau flexible working arrangement pun mulai diterapkan untuk menyiasati aturan baru ini.
Meskipun begitu, peraturan baru dari Presiden ini tetap mendapatkan suara-suara sumbang, terutama mengingat jumlah Kabinet Merah Putih yang besar. Diketahui bahwa Kabinet Merah Putih ini memiliki 7 Menko, 41 Menteri, 55 Wamen, dan 5 Pejabat Setingkat Menteri.
Banyaknya anggota Kabinet Merah Putih ini jelas akan menjadi beban berat untuk APBN. Lembaga kajian ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) menaksir bahwa kabinet baru ini bisa menghabiskan dana sebesar Rp. 777 miliar per tahun.
Setali 3 uang dengan riset Celios, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, M. Hum mengatakan;
“Di satu sisi, niatnya baik untuk mengurangi pemborosan. Namun, di sisi lain, jumlah kabinet yang sangat besar justru menunjukkan ketidakefisienan. Undang-Undang Kementerian Negara memang mengizinkan hingga 46 kementerian, tetapi jumlah menteri dan pejabat setingkat menteri saat ini melebihi 100, yang jelas berlawanan dengan prinsip efisiensi itu sendiri”
Kebijakan ini, disinyalir memberikan dampak besar pada pelayanan publik vital seperti sektor pendidikan dan kesehatan.
Dari penjelasan sekilas di atas, kita pastinya sadar bahwa kebijakan efisiensi ini, memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Sebagai seseorang yang tidak dapat mengatur langsung kebijakan pemerintah (faktor eksternal), kita perlu menerapkan strategi khusus untuk terus adaptif. Terlebih untuk sektor pendidikan yang memang butuh banyak ruang riset.
Satu dari sekian banyak strategi khusus tersebut adalah dengan menerapkan konsep virtual labs. Apa itu virtual labs?. Sesuai dengan namanya, Virtual Labs, adalah labs yang dirancang dalam bentuk virtual 3D. Lab ini memungkinkan penggunanya untuk dapat melakukan kolaborasi bersama dengan tim tanpa ada batasan ruang dan waktu.
Melalui teknologi virtual reality (VR), pengguna dapat mensimulasikan ruangan lab untuk riset ataupun simulasi situasi riset lapangan yang nyata.
Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari Virtual Labs. Beberapa di antaranya seperti;
Ada banyak contoh penerapan virtual reality untuk virtual labs. 3 di antaranya, akan mimin sebutkan dari produk milik Vilabs, perusahaan yang bergerak dalam bidang solusi cerdas dan inovasi menggunakan realitas digital. Perusahaan asal Jogja ini, memiliki fokus pengembangan yang tinggi terhadap virtual reality. Hal ini dapat kita lihat jelas, dari 3 produk yang akan kita bahas di dalam artikel ini, dimulai dari;
Inilah penjelasan lengkap tentang virtual labs sebagai solusi efisiensi. Apabila Anda berminat untuk menciptakan aplikasi virtual realitynya sendiri sesuai kebutuhan bisnis yang ada, hubungi saja Vilabs. Anda bisa menghubungi mereka melalui klik tombol WhatsApp di bawah ini;